By 
Berita Golkar – Anggota DPR RI Gandung Pardiman tak hentinya mengkampanyekan Pancasila di masyarakat. Gandung bertekad mencegah berbagai pengaruh di masyarakat yang hendak merongrong pancasila.
“Kita harus berani berani ke depan, beri pemahaman ke masyarakat jangan sampai kita terkecoh Pancasila Picisan. Yakni pancasila yang tidak sepenuh hati. Punya agenda tersembunyi contohnya pihak-pihak yang hendak cabut tap MPRS, memasukan pasal-pasal di RUU HIP (yang ingin mengubah Pancasila) dan sebagainya,” terang Gandung, Selasa (22/9/2020).
Gandung menyebut hal semacam ini harus ditanggulangi secara dini dan masif, Pancasila harus dibranding sehingga menjadi pola sikap pola tindak di masyarakat. Bukan sekedar lip service, bukan hanya Pancasila Picisan yang mengaku paling pancasilais namun sejatinya mereka memiliki agenda tersembunyi ingin menelikung, ingin memeras dan mengubah Pancasila menjadi trisila dan ekasila.
“Jangan sampai musa berbulu domba ini banyak pengikutnya, sehingga ‘aku bangga jadi anak PKI’ menjalar ke semua wilayah di Indonesia terutama di Bantul dan DIY. Maka saya tidak jemu-jemu untuk mensosisalisasikan ini dan saya tidak akan lelah memberi pencerahan arti pentingnya Pancasila untuk bangsa ini,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar DIY ini.
Dalam sosialiasi Empat Pilar itu hadir sebagai narasumber advokad senior Amin Zakaria dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, Suwandi DS. Dalam pemamaparannya Amin Zakaria menyebut upaya sejumlah pihak untuk mengibah Pancasila tidak mungkin bisa dilakukan. Menurut Amin, mengubah sesuatu itu pasti karena ada kekurangannya dan hendak diubah agar menjadi lebih baik.
“Nah Pancasila ini mana kekuranganya kok mau diubah. Coba sebutkan satu saja. Pancasila ini merupakan anugrah yang sudah sempurna. Jadi sangat tidak mungkin kalau mau diubah,” tegas ketua DPW PPP DIY ini.
Sementara itu Suwandi menyebut Pancasila harus diamalkan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat mampu mengamalkan Pancasila degan baik. “Salah satunya dengan penataran P4 yang dilakukan zaman dahulu. Dulu untuk menjadi anggota DPRD saja harus dada litsus, ditelusuri rekam jejaknya. Sekarang itu tidak dilakukan lagi,” tegasnya.
Sindonews
