By 
Berita Golkar – Terkait wacana penerapan sistem Pemilu proporsional tertutup yang mencuat belakangan, Partai Golkar Minahasa Utara dengan tegas menyatakan tidak mendukung.
Ketua DPD II Golkar Minahasa Utara, Edwin M Nelwan SP, menyebutkan sistem Pemilu proporsional tertutup tidak mewakili demokrasi.
“Jika sistem itu diterapkan maka jelas akan menjadi sebuah kemunduran dalam hal berdemokrasi, itulah sebabnya mulai dari pusat hingga ke daerah, Golkar menolak sistem ini,” kata Nelwan ditemui di sela-sela persiapan rapat paripurna DPRD Minut, Senin (16/01/2023).
Ia mengatakan, sistem Pemilu proporsional tertutup pernah melalui tahapan pengkajian, dan hasilnya menyatakan bahwa sistem itu tidak cocok diterapkan di Indonesia.
“Jadi kalau kita ingin kembali lagi dari terbuka ke tertutup, ada apa ini? Bukankah menjadi sebuah kemunduran (berdemokrasi)?” sindirnya.
Menurut legislator yang sedang menjalani periode kedua di parlemen ini, sistem Pemilu proporsional yang dilakukan saat ini lebih bersifat independen dan sudah tepat diterapkan.
“Dengan sistem saat ini pula semua elemen masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyukseskan hajatan demokrasi, termasuk menjadi calon legislatif,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Sistem Pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja, bukan calon wakil rakyat secara langsung.
Pemilu dengan sistem ini, pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat wakil rakyat di surat suara tersebut.
Kontras dengan sistem tertutup, pola Pemilu proporsional terbuka adalah sistem Pemilu dengan pemilih dapat mencoblos nama atau foto kandidat langsung yang dicantumkan di surat suara.
Dan sejauh ini PDIP menjadi partai yang paling ngotot mendukung diterapkannya kembali sistem Pemilu proporsional tertutup.
