LEGISLATIF

HUT Korpri ke-51, Legislator Golkar Ajak ASN Optimalisasi Pelayanan Publik

0
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak.

Berita Golkar – Dalam rangka memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indoensia (Korpri) ke-51 tahun 2022, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Tambun Bungai untuk mengimplementasikan semangat dalam mengoptimalisasi pelayanan publik melalui kerja nyata.

“Saya ucapkan selamat HUT Korpri ke-51 tahun 2022, di mana dalam momentum ini saya mengajak seluruh aparatur pemerintah atau ASN untuk terus mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat, melalui kerja nyata dalam memenuhi standar pelayanan prima,” ucap Razak, saat dikonfirmasi wartawan di gedung dewan, Selasa (29/11).

Wakil rakyat dari Dapil III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, bahwa ASN merupakan tonggak utama sekaligus roda penggerak dalam berjalannya pemerintahan.

Baca Juga :  Puteri Komarudin Dukung Program Pemkab Karawang Soal Vaksinasi Anak

Sehingga melalui HUT Korpri ke-51 ini diharapkan ASN bisa terus berkontribusi serta berinovasi tidak hanya melalui kerja nyata, tetapi melalui pemikiran serta ide-ide kreatif dan inovatif.

“Sebagai ujung tombak pemerintah dalam berbagai aspek, tentunya ASN harus mampu berkontribusi sekaligus berinovasi tidak hanya dari segi kinerja, serta menyumbangkan pemikiran serta ide kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Politisi senior yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalteng ini juga menegaskan, dalam menjalankan tugasnya setiap ASN wajib mengedepankan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang AN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Baca Juga :  Nusron Wahid: Soal Minyak Goreng Kemendag Harus Pro Rakyat

“Tentunya dalam menjalankan tugas AN harus berpegang teguh pada UU nomor 5 tahun 2014 dan UU Nomor 14 Tahun 2008, di mana kedua UU tersebut berkaitan erat dalam optimasilasi kinerja dan pelayanan publik, khususnya dalam menciptakan roda pemerintahan yang sehat dan bebas dari berbagai paradigma negatif masyarakat,” tutupnya.