By 
Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Tapsel, Andes Mar Siregar didampingi Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, Rahmat Nasution mengharapkan agar Pemkab Tapsel dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Tapanuli Selatan (Tapsel), digunakan dengan baik, semua program dilaksanakan tepat waktu, sehingga hasilnya segera ternikmati masyarakat.
Andesmar menegaskan, APBD tahun 2023 yang sudah di tuangkan dan di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya di akhir tahun tidak akan terjadi penumpukan pelaksanaan program yang pada akhirnya tahun ini tidak terjadi lagi SiLPA yang besar.
Untuk program Non APBD, agar terjadi akselerasi (percepatan) peningkatan kesejahteraan rakyat, Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel juga meminta Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran lebih rajin menjumpai dan mengupayakan program pembangunan dari tingkat Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat agar bisa di daratkan ke Tapsel.
“Buktikan keseriusan membangun Tapsel dengan berbagai Program di luar program APBD yang sudah disepakati. Artinya, Pemkab Tapsel harus mengejar dan menghadirkan program tugas perbantuan/dekonstrasi dari Pemerintah Atasan. Penilaian kami sepanjang tahun 2022, program pembangunan di luar APBD itu relatif sangat minim,” ujarnya, kepada awak media, Rabu (11/01/23).
Dari kemampuan keuangan daerah, saat ini kondisi keuangan negara sudah membaik.
Seperti tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai 114,9 persen dan tahun 2022 sebesar 115,9 persen.
Sehingga, kata Andesmar, kondisi keuangan yang membaik ini berimplikasi terhadap pendapatam daerah dari realisasi pembayaran dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah.
Misalnya royalti dan pajak lainnya dibayarkan ke daerah yang membuat penerimaan keuangan daerah juga bertambah.
Dalam P-APBD mendatang di harapkan program yang di susun memenuhuhi unsur keadilan dan pemerataan, apalagi untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota Sipirok,
Ia juga menyebutkan, Covid-19 sudah melandai dan pendapatan negara sudah dua tahun berturut melebihi target, sehingga pemerintah pusat merealisasi kurang bayar DBH di tahun-tahun sebelumnya kepada daerah.
“Jadi, jumlahnya cukup memadai dan berimplikasi terhadap bertambahnya penerimaan Tapsel dari pemerintah pusat,” ujarnya.
