By 
Berita Golkar – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai arah keberpihakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024 tidak akan berbeda dari Partai Golkar.
Hal ini disampaikan Airlangga saat ditanyakan awak media terkait pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berpihak dan kampanye saat pemilu, tetapi tak menggunakan fasilitas negara.
“Jelasnya itu adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar,” ujar Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024), ketika ditanya soal prediksinya tentang ke mana arah keberpihakan Jokowi.
Adapun dalam pilpres 2024, Golkar mengusung pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
Airlangga menyebut bahwa tentunya Presiden Jokowi akan punya langkah tersendiri soal arah dukungan kampanye dan keberpihakannya dalam pemilu.
Menurut dia, keberpihakan dan keaktifan pejabat, termasuk presiden, dalam politik tidak dilarang.
“Ya tentu itu bapak presiden kan tentu akan punya langkah (soal arah keberpihakan) tapi saya mengatakan bahwa keberpihakan dan juga aktif di politik itu bukan hal yang dilarang,” ujar dia.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa Jokowi sebagai presiden dan warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih pada ajang kontestasi pemilu.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini lantas menyinggung bahwa seorang presiden lahir dan berasal dari partai politik (parpol).
Dia menyebutkan Presiden Ke-1 RI Soekarno dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Presiden Ke-2 RI dari Partai Golkar.
“Ibu Megawati (Soekarnoputri, Presiden Ke-5 RI) dengan PDI-P, Pak BJ Habibie (Presiden Ke-3 RI) Golkar, kemudian (Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid) Gusdur PKB, kemudian Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-6 RI) Demokrat,” kata Airlangga.
“Jadi itu sesuatu yang dibolehkan berdasarkan konstitusi,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal presiden boleh berpihak dan kampanye sedang ramai dan disorot.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.
Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” katanya lagi.
