By 
Berita Golkar – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Lukum Diko, meminta pemerintah agar memperbaharui atau melakukan update untuk masyarakat yang akan dimasukan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, DTKS tersebut sungguh penting bagi masyarakat yang kurang mampu.
Karena ada beberapa keluhan yang juga menjadi catatan, yakni tentang santunan duka yang tidak bisa dicairkan karena yang meninggal tidak terdata dalam DTKS.
“Makanya pemerintah desa ini harus menseriusi itu untuk segera memasukkan masyarakat ke DTKS. Namun yang harus dimasukkan harus yang masuk kriteria juga. Jangan yang mampu dimasukkan di DTKS,” ujarnya, saat ditemui di ruang komisi 2 DPRD Gorut, Selasa (28/3/2023).
Ia meminta dinas terkait juga lebih proaktif, karena banyaknya keluhan yang ada terkait bantuan atau santunan yang tidak diterima karena tidak masuk dalam DTKS. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak tahu soal DTKS.
“Sehingga ini memerlukan peran aktif dari pada pemerintah desa sebagai garda terdepan untuk mensosialisasikan, memperkenalkan, memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat yang tidak mampu masuk dalam DTKS ini,” jelasnya.
Selain tentang santunan duka, adapun bantuan tahun 2023 ini untuk UMKM yang telah diusulkan ada kurang lebih 30 persen yang ditolak karena tidak masuk dalam DTKS.
“Padahal menurut dari tim verifikasi, itu mereka layak, dari hunian yang mereka tempati, dan wawancara mereka dari masyarakat tentang pendapatan perhari dan perbulan, usaha mereka apa itu layak,” jelas Lukum.
“Namun dari segi aturan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak masuk dalam DTKS,” imbuhnya.
