EKSEKUTIF

Pasca PPKM Stop, Menko Airlangga: Pemerintah Anggarkan Rp 476 Triliun untuk Bansos

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pasca diberhentikannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah menganggarkan Rp 476 triliun untuk bansos reguler dan Rp 178,7 triliun untuk penanganan kesehatan di tahun 2023.

Meski PPKM telah dinyatakan usai pada 30 Desember 2022 lalu, pemerintah menyebut akan tetap mengantisipasi resiko multidimensi yang mungkin terjadi di masa transisi pandemi menuju endemi.

Tahun 2022 lalu anggaran bansos sebesar Rp 431,5 triliun dan anggaran kesehatan pada 2022 Rp 255,4 triliun, yang terdiri dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 116,4 triliun dan Rp139,0 triliun untuk non-Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk program perlindungan sosial di tahun 2023.

Baca Juga :  Dave Laksono: Generasi Milenial Indonesia Tidak Boleh Diacuhkan

Anggaran ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan berbagai program subsidi pemberdayaan masyarakat.

Airlangga menyebut pemerintah siap untuk kembali menerapkan protokol manajemen krisis pandemi jika Indonesia kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara drastis.

Airlangga memastikan vaksinasi booster Covid-19 akan tetap berjalan dan diberikan secara gratis.

“Kita memasuki masa transisi. Early warning indicator dan early warning system tetap berjalan,” ujar Airlangga saat membuka Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2023 di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis pagi (26/1/2023).

Di masa transisi ini, Airlangga membeberkan pemerintah akan tetap memberikan perlindungan sosial melalui program bansos reguler.

Untuk mengantisipasi badai PHK, pemerintah juga telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga telah disahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan negara.

Baca Juga :  Bersama Kecanggihan Teknologi, Ijeck Harap UMKM Terus Tumbuh di Madina

Dalam Rakornas tersebut, Airlangga melaporkan realisasi dana PC-PEN sejak 2020 hingga 2022.

Di tahun 2020, dari anggaran sejumlah Rp 695,2 triliun yang ditetapkan pemerintah, realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 575,8 triliun.

Sementara di tahun 2021, anggaran sejumlah Rp 744,7 triliun ditetapkan untuk menghadapi gelombang pandemi varian delta, dengan realisasi mencapai Rp 655,1 triliun.

“Tahun lalu dari Rp 455,6 triliun terpakai realisasi 91 persen atau Rp 414,5 triliun dan dukungan ini digantikan oleh konsumsi dan investasi masyarakat sebagai motor ekonomi,” jelas Airlangga.

Dari PC-PEN, Airlangga mencatat sejumlah hal yang menjadi pelajaran untuk pemerintah, yaitu mengedepankan ketersediaan dan kualitas data dalam merumuskan kebijakan, menjaga koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.