By 
Berita Golkar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan jika pertumbuhan ekonomi di Bali hanya 4 persen.
Padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5 persen.
Hal itu terjadi karena pemerintah belum bisa mencermati faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan.
Menurut Korry, sektor pertanian masih belum maksimal penanganannya, terbukti NTP (Nilai Tukar Petani) petani Bali masih 98 persen.
“Untuk itu perlu diperhatikan petani tanaman pangan, industri pengolahan dan dorong produksi petani yang berorientasi ekspor,” kata Korry saat dihubungi wartawan, Rabu (14/6/2023).
“Berdasarkan hal itu, ini harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, terutama sektor pertanian,” tambahnya.
Korry mengatakan hampir 34 persen tenaga kerja di Bali bergantung kepada sektor pertanian.
Kemudian, ia menyebut tidak akan ada pariwisata budaya di Bali jika tanpa ada eksistensi dari sektor pertanian.
Oleh karena itu, Korry menyarankan agar sektor pertanian diperkuat.
“(Pemprov) harus mencermati faktor-faktor yang berpengaruh signifikan, seperti sektor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor,” ujar Ketua DPD Golkar Bali itu.
Ia juga menyarankan agar pemerintah mendorong kemudahan industri pengolahan produk pertanian agar petani bisa ekspor.
Lalu, juga memfasilitasi registrasi kebun petani agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Segera realisasikan juga bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat, untuk dorong konsumsi masyarakat,” kata Korry.
Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (12/6/2023) lalu. Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya terkait pertumbuhan ekonomi daerah Bali.
Pandangan tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Rawan Atmaja.
“Mengingat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Bali masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kami mengusulkan agar secara intensif diupayakan terobosan-terobosan yang memadai,” kata Atmaja.
Sehingga, lanjut Atmaja, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa di atas tingkat pertumbuhan nasional dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, untuk menjaga tingkat rasio yang ideal.
“Demikian halnya dengan tingkat inflasi yang rata-rata berada di atas angka nasional. Diharapkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipasi,” ujar Atmaja.
