BERITA

Terkait Isu Munaslub, Jusuf Kalla Beri Tanggapan

0
Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengaku tak setuju dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang bergulir di internal partainya jelang Pemilu 2024 karena akan menurunkan marwah partai berlambang pohon beringin tersebut.

Selain itu, perpecahan yang terjadi di internal Partai Golkar dikhawatirkan dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024.

“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar,” kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk “Pemuda untuk Politik” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Baca Juga :  Pilkada 2024, MQ Iswara: Majunya RK Untungkan Cakada Golkar Se-Jabar

Dia meminta, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.

“Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu,” ucapnya.

“Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu,” imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.

Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.

“Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?” ujarnya.

Baca Juga :  Mempengaruhi Hasil Pemilu, Erwin Aksa: Ekonomi Punya Peran Penting Membentuk Lanskap Politik

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp 600 miliar.

“Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” kata Jusuf.

Namun, menurutnya hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya juga.

“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” ucapnya.

Sebab, kata dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.

“Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar,” ujar dia.