By 
Berita Golkar – Pemerintah Indonesia dinilai perlu mendukung penuh pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM.
Memanfaatkan bonus demografi tahun 2045 mendatang, UMKM harus beradaptasi menuju digitalisasi agar mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus membuka ruang inovasi bagi generasi muda bangsa yang produktif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPR Dyah Roro Esti dalam sesi interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Dirinya menekankan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu berkomitmen mengakselerasi pembangunan jaringan internet hingga ke pelosok Indonesia.
“Nyatanya digitalisasi UMK perlu didukung dengan jaringan internet yang memadai. Saya memohon dukungan dari pemerintah terkhususnya yang membidangi yakni Kemenkominfo untuk meningkatkan kinerjanya jaringan internet di seluruh wilayah desa dari Sabang hingga Merauke agar masyarakat Indonesia agar lebih optimal dalam berkontribusi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap Roro.
Berdasarkan hasil pemantauan yang ia lakukan, para pelaku UMKM menghadapi tantangan besar berupa sulitnya pemasaran produk UMKM di berbagai kanal media akibat terkendala infrastruktur komunikasi.
Maka dari itu, tegasnya, dukungan Kominfo bernilai krusial untuk meningkatkan nilai sekaligus ekspansi bisnis UMKM.
Selaras, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkop) sedang mengupayakan UMKM sebagai critical engine untuk perekonomian nasional.
Hal tersebut menjadi perhatian lantaran UMKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha.
Tidak hanya itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5 persen, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Sebab itu, demi meningkatkan daya saing, UMKM perlu mengintegrasi diri ke dalam pasar global melalui Global Value Chain (GVC) maupun Global E-Commerce (GEC).
Oleh karena itu, segenap stakeholders dan Pemerintah Indonesia perlu mendukung melalui program kerja terkait inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.
