By 
Berita Golkar – Isu politik dinasti mengiringi keputusan Prabowo Subianto dan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memilih putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.
Bagi Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji, isu tersebut tidak relevan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sebab ujung-ujungnya rakyat lah yang menentukan.
“Dalam alam demokrasi, politik dinasti tidak relevan. Karena rakyat yang akan menilai, bukan ditunjuk atau karena faktor keturunan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin, 23 Oktober 2023.
Menurut Sarmuji, siapa pun memiliki hak untuk berkontestasi, baik dalam konteks kepemimpinan tingkat desa hingga pusat.
Termasuk ketika proses pergantian kepemimpinan diikuti oleh anggota keluarga dari pemimpin sebelumnya.
Tapi, yang perlu dicatat, tangan rakyat tetap yang menentukan.
“Bupati Banyuwangi dari suami [diganti] ke istri. Ada juga dari bapak ke anak. Tapi semua terjadi melalui proses pemilihan oleh rakyat,” ujar anggota DPR RI itu.
Buktinya, lanjut Sarmuji, banyak juga calon kepala daerah berasal dari anggota keluarga kepala daerah sebelumnya yang gagal memenangkan kontestasi.
“Ada juga yang gagal. Baik yang berhasil maupun yang gagal, semua rakyat yang menilai,” tandas Sarmuji.
Isu politik dinasti mencuat mengiringi keputusan Prabowo Subianto yang memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Isu berkembang di antaranya berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, responden diminta menjawab pertanyaan terkait pencalonan Gibran apakah termasuk politik dinasti atau bukan.
Hasilnya, 60,7 persen responden menjawab setuju bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tersebut merupakan bentuk politik dinasti dari Presiden Jokowi.
Sisanya, 24,7 persen responden menyatakan pencalonan Gibran bukan bagian dari politik dinasti. Sementara 14,6 persen menyatakan tidak tahu.
Survei Litbang Kompas itu dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat melalui telepon dari 16-18 Oktober 2023.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.
Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi diwawancara. Margin of error dengan metode tersebut sebesar 4,35 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
