By 
Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Kementerian Perindustrian RI telah bekerja secara maksimal dalam menangani kelangkaan dan kenaikan harga komoditas minyak goreng.
Penegasan itu sekaligus menepis pernyataan rekannya dari Komisi VI Andre Rosiade. Di mana Andre menganggap kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kurang maksimal terkait persoalan kelangkaan migor.
“Terlalu parsial jika persoalan minyak goreng ditimpakan kepada Menko Perekonomian dan Menperin. Mestinya kebijakan soal minyak goreng ini dilihat (Andre Rosiade) secara komprehensif,” tegas Mukhtaruddin dalam keterangannya tertulisnya yang diterima Rabu, (23/3/2022).
Mukhtarudin menjelaskan, salah satu upaya dari Kementerian Perindustrian menangani minyak goreng dibuktikan dengan terbitnya Permenperin Nomor 8 Tahun 2022. Melalui aturan itu, Kemenperin secara langsung mengurai benang kusut tata kelola dan tata niaga minyak goreng.
“Kebijakan ini sangat pro rakyat dan patut diapresiasi, ini menandakan kehadiran negara menyikapi permasalahan yang dialami masyarakat saat ini,” kata Mukhtarudin,
“Pemerintah menyadari bahwa sektor hulu mesti diberikan ruang untuk ikut menyelesaikan persoalan migor ini, itulah makanya kenapa Kemenperin ikut dilibatkan,” sambung Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah tersebut.
Mukhtaruddin yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI menambahkan, sejumlah terobosan telah dibuat Kemenperin ketika diberikan tugas oleh Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan kelangkaan minyak goreng.
Kemenperin RI membuat kebijakan tentang Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri dan menggunakan aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (Simirah).
Melalui aplikasi ini, Menperin berusaha keras memantau tata kelola migor mulai dari bahan baku, produksi dan distribusi migor agar tersalurkan dengan baik. Aplikasi juga memonitor dengan baik secara real time, mulai dari proses produksi dan distribusinya sampai ke tingkat pengecer.
“Jadi saya kira tidak relevan jika dikatakan kinerja Menko Perekonomian dan Menperin kurang maksimal,” ucap Mukhtaruddin.
Kritik atas pernyataan Andre Rosiade juga datang dari mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Kata dia, apa yang disampaikan Andre menunjukan bahwa pengetahuan politisi asal Sumatera Barat itu di bawah standar.
“Ini anggota DPR RI yang pengetahuan sangat di bawah standar. Jelas enggak ngerti banget tentang tata niaga kelapa sawit dan turunan produknya tapi ngomong ngawur,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3).
Ia menyatakan, saat ini sudah tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng usai Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberi subsidi terhadap minyak curah.
Kemudian, Menteri Perdagangan melalui Permendag No 6/2022 juga telah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga berdampak kepada ketersediaan minyak goreng.
Arief lantas mengatakan bahwa izin ekspor dan penentuan quota impor wewenangnya ada pada Menteri Perdagangan. Termasuk kebijakan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan penetapan harga (Domestic Price Obligation/DPO) minyak sawit atau crude palm oil (CPO).
“Tidak ada tentang kebijakan tata niaga minyak goreng itu jadi domain Menko Perekonomian dan Menteri Perindutrian,” pungkas Arief.
