By 
Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui pondok pesantren atau ponpes.
Pasalnya, OJK mencatat akses keuangan atau inklusi keuangan syariah secara nasional hanya 12,12 persen, lebih rendah dibandingkan angka inklusi keuangan secara umum yang menyentuh 85,10 persen pada 2022.
“Angka-angka ini berarti bahwa berbagai produk keuangan syariah masih belum menjangkau seluruh masyarakat, dan belum sepenuhnya dipahami akan manfaat dan risikonya. Untuk itu, saya sangat senang dengan adanya edukasi ini, karena bisa memberikan pemahaman terkait keuangan syariah bagi Bapak/Ibu pengurus pondok pesantren. Untuk kemudian, Bapak/Ibu juga bisa kembali mengedukasi para santri dan santriwatinya. Dengan begitu, kita bisa semakin mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Selasa, (18/7/2023).
Puteri pun mengapresiasi dibentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purwakarta yang salah satu fokus programnya ialah melakukan sosialisasi meningkatkan literasi keuangan ke pesantren selama ini.
Puteri pun mengingatkan bahwa literasi keuangan syariah atau kemampuan memahami produk keuangan syariah di Pondok Pesantren hanya 9,14 persen lebih rendah dari literasi keuangan secara umum yaitu 49,68 persen.
“Alhamdulillah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purwakarta telah dibentuk dan dikukuhkan pada tahun 2022. Salah satu fokus program kerja TPAKD Purwakarta yaitu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan ke pesantren. Tidak hanya itu, kami juga telah dimulai yang ditandai dengan pembukaan agen laku pandai, pembukaan rekening, dan penyaluran kredit mesra,” ujar Puteri.
Diketahui, Puteri Komarudin menghadiri Kegiatan Inklusi dan Edukasi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu. Acara sendiri turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Anne Ratna Mustika mengungkapkan jika pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat serta ekonomi syariah.
“Apalagi, di Kabupaten Purwakarta sendiri pada tahun 2021 tercatat memiliki 345 pondok pesantren. Sehingga, melalui kegiatan ini diharapkan perekonomian pesantren dapat semakin berkembang dan dapat memandirikan perekonomian pesantren. Karena inklusi keuangan sangatlah strategis dalam pemberdayaan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat sekitar pesantren,” ungkap Anne.
