DPP GOLKAR

Pasca Putusan MK tentang Sistem Pemilu 2024, Sekjen Golkar Beri Instruksi ke Kader

0
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Lodewijk Frederick Paulus.

Berita Golkar – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Lodewijk Frederick Paulus didampingi Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Adhityo Rizaldi SE Ak MBA CFE menginstruksikan agar para kader caleg segera gencar melakukan aksi simpatik merebut hati rakyat.

“Sekarang perlu aksi, tidak perlu konsolidasi atau kumpul-kumpul untuk memenangkan hati rakyat, menjadikan Partai Golkar pemenang pemilu dan mengantarkan Airlangga sebagai Presiden,” ungkap Lodewijk Frederick Paulus pada Rakerda Partai Golkar Sumsel 2023 di Hotel Aston Palembang, Kamis (15/6/2023).

Baca Juga :  Ketua DPP Golkar Dave: Menteri-Menteri Kerja Baik, Tak Ada Ketidaknyamanan

Partai Golkar tentunya menyambut baik, adanya putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu tersebut.

“Kita menyambut baik adanya putusan itu dan rekan-rekan pasti ingat saat mulai didengungkan sistem pemilu proposional tertutup. Seorang Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar berinisiasi mengumpulkan para ketum parpol di parlemen ada 8, mendukung terbuka di Hotel Darmawangsa sepakat kita, bahwa kita harus memperjuangkan sistem proposional terbuka,” kata Lodewijk Frederick Paulus.

Menurut Lodewijk parpolnya bersama 7 parpol lainnya bersikeras untuk tetap sistem pemilu proposional terbuka karena hal itu merupakan amanat reformasi dan ingin tetap menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Juga :  Dito Ungkap Potensi Aklamasi Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketua Umum Golkar

“Karena kira yakin ini adalah amanat dari era reformasi. Kedua Partai Golkar dengan lainnya sudah full kita tidak mau mengambil kedaulatan rakyat yang sudah dimiliki selama ini, bagaimana rakyat memilih calon atau orang mewakili mereka atau di kelompok mereka itu, kedaulatan ada di masyarakat dan kita tidak mengambilnya,” katanya.

Purnawirawan jenderal TNI bintang tiga ini pun menilai dengan adanya konstitusi saat ini, parpol jangan sampai menghilangkan kedaulatan rakyat, tetapi bagaimana menyiapkan calon-calon wakil rakyat tersebut yang berkualitas dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kita parpol menyiapkan Bacaleg berkualitas, kita yakin nantinya bisa berkontribusi di daerah dan bangsanya, ” kata Wakil Ketua DPR RI ini.