LEGISLATIF

SDM dan Aksesibiltas, Hetifah Sjaifudian: Jadi Kunci Ciptakan Pariwisata di IKN

0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur memerlukan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan pariwisata untuk menciptakan destinasi-destinasi wisata unggulan dan berkualitas.

Hal penting yang menjadi fokus adalah terkait penguatan Sumber Daya Manusia pariwisatanya.

Hal ini disampaikan Hetifah Sjaifudian, selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno, Rabu (13/3/2024), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Baca Juga :  HUT AMPG, Ketua Golkar Aceh: AMPG Hadir untuk Jaga Marwah Partai

“Pelatihan-pelatihan guide dan Laison Officer (LO) harus juga menjadi perhatian Kemenparekraf. Di samping juga terkait pelatihan Bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin,” terang Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini.

Tak hanya itu, Hetifah juga menegaskan pentingnya akses jalan dari daerah satu ke daerah lain supaya antar destinasi bisa dikunjungi dengan aman.

Sebagai contoh wisatawan yang akan melakukan perjalanannya ke Berau melalui darat, jalan masih banyak yang rusak sehingga tidak bisa terkoneksi antar destinasi padahal banyak sekali destinasi-destinasi yang bagus di Kutai Timur, Bontang hingga ke Berau untuk dikunjungi.

Baca Juga :  Tingkatkan Pariwisata Bumi Batiwakka, Syarifatul Dorong Pembenahan Fasilitas Pendukung

Lebih lanjut Politisi Partai Golkar ini menyampaikan perlunya penambahan rute penerbangan ke beberapa daerah di seluruh Kaltim sebagai mitra IKN. Saat ini masih terbatasnya penerbangan ke daerah-daerah pelosok Kaltim.

“Penerbangan ke Berau dan Maratua, semoga ada tambahan penerbangan. Saat ini tentu dengan harga tiket yang terjangkau,” jelasnya.

Hari ini Kemenparerkaf RI dan Komisi X DPR RI membahas terkait Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai dengan amanat rapat kerja 14 November 2023 sebagai bahan persiapan pengawasan dalam pelaksanaan APBN TA 2024.