By 
Berita Golkar – Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) terpilih Taufan Pawe mengungkap awal mula polemik penyusunan struktur di kepengurusannya yang dipersoalkan sejumlah formatur.
Dia menilai ada kelompok yang belum ikhlas atau move on dari rezim Golkar Sulsel masa lalu.
Taufan awalnya mengungkapkan, setelah dirinya dipilih sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel pada Musda X di Jakarta pada 7 Agustus 2020 lalu pihaknya langsung menyusun struktur dengan mengakomodir seluruh kelompok yang ada di Golkar Sulsel.
Dia menegaskan, dirinya harus menerjemahkan keinginan DPP agar Golkar kembali berjaya di Sulsel.
“Saya menyusun kepengurusan ini itu sudah terakomodir semua kelompok, bayangkan, adik-adiknya Pak NH -Nurdin Halid- masuk, anaknya masuk, kelompok pembaharuan juga masuk, walaupun kelompok pembaharuan selama ini NH melawan, tetapi saya tetap mengakomodir kelompok pembaharuan,” kata Taufan kepada detikcom, Senin (31/8/2020).
Taufan menyebut dirinya tidak sulit untuk mengakomodir seluruh kepentingan kelompok saat menyusun kepengurusan Golkar Sulsel.
“Karena saya tidak ada gerbong, jadi saya nyaman untuk mengakomodir semua, karena tidak ada kelompok (atas nama) gerbong saya. Ini lah pikiran saya, yang dilawan mereka-mereka yang tidak nyaman dan bisa saya katakan belum ikhlas menutup rezim yang kemarin,” ujarnya.
Wali Kota Parepare itu lantas mengungkap salah satu sebab munculnya polemik di struktur kepengurusan Golkar Sulsel.
Dia menyebut ada 3 formatur yang tidak terima Taufan memasukkan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel ke dalam kepengurusan.
“Apa yang terjadi akhir-akhir ini di DPD I Golkar, inti permasalahannya kan adanya perlawanan dalam tanda kutip, dari 3 formatur yang tidak menerima konsep struktur dan personal yang ada di dalam kepengurusan yang saya susun dengan tanpa ada alasan,” ungkapnya.
“Ada alasan sih, tapi sepertinya susah untuk saya terima, dalam artian saya sudah menerjemahkan seperti apa keinginan Partai Golkar ke depan, dia keberatan saya masukkan semua anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel,” lanjutnya.
Menurut Taufan, para formatur yang menolak itu berpendapat anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel tidak tepat masuk ke dalam struktur karena jarang menghadiri pertemuan bersama manan Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid jelang Musda X Golkar Sulsel.
“Alasan katanya jarang menghadiri pertemuan kalau dipanggil sama NH, tidak hadir dan tidak terlibat membantu dalam Musda, itu kan alasan-alasan yang menurut saya susah saya terima. Karena saya memandang bahwa anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel adalah wajah terdepan Partai Golkar di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Taufan akhirnya tetap memasukkan anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel ke dalam struktur ketimbang mengikuti saran formatur lainnya, yakni menempatkan anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel di biro.
“Karena biar bagaimana mereka-mereka dari 13 orang itu punya konstituen, dia dekat dengan masyarakat sehingga terpilih, itu lah cara pandang filosofis saya sehingga saya katakan agak susah saya akomodir pandangan anda yang seperti itu,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, salah satu anggota formatur Golkar Sulsel Abdillah Natsir menilai penyusunan struktur pengurus Golkar Sulsel dianggap tidak melibatkan seluruh anggota formatur disoal formatur lainnya.
“Karena kami beranggapan ini belum dilibatkan, tapi ketua formatur yaitu Pak Ketua sudah dikirim ke DPP. Itu berarti kami tidak dilibatkan karena lazimnya formatur di Golkar yang bertanda tangan, ada berita acara. Nah ini tidak ada,” kata salah seorang anggota formatur, Abdillah Natsir saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/8) lalu.
