By 
Berita Golkar – Dinamika menjelang pemilu 2024 di tubuh partai berlogo pohon beringin semakin menarik perhatian publik.
Tiga tokoh senior Partai Golkar menyatakan menolak adanya gerakan kelompok mengatasnamakan partai untuk diadakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang ingin menyingkirkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Pohon Beringin ini.
Menanggapi pernyataan sikap ketiga tokoh tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengapresasi sikap para tokoh tersebut. Menurutnya, seharusnya kader-kader partai dapat meniru cara teladan dari tiga tokoh tersebut dalam merawat partai Golkar.
“Sudah kewajiban kalau ada pimpinan tertinggi partai sedang menghadapi cobaan seharusnya semua elemen partai harus ikut memberikan support dan memberi dukungan moral sebagai bentuk empati kader partai kepada pimpinannya, dan ini pernah dilakukan kader Golkar ketika mantan Ketua Umum Akbar Tandjung dilanda kasus Buloggate?!,” kata Firman kepada wartawan, Jumat, 4 Agustus 2023.
Firman yang juga Ketua Umum IKKP ini menyayangkan, justru terjadi saat ini malah ada sekelompok kader membuat gaduh dalam internal partai ingin melengserkan ketumnya melalui munaslub.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini justru balik bertanya dengan heran bahwa harusnya ada kesadaran tinggi semua elemen dan kader Golkar untuk merapatkan barisan mendukung dan mempersiapkan barisan dalam persaingan pesta demokrasi melalui pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi bukan justru mewacanakan munaslub.
Firman menilai posisi Golkar saat ini dan semenjak pasca reformasi siapapun tidak mudah menjadi pucuk pimpinan Ketua Umum Partai Golkar, meskipun tantangan dan dinamika politik berbeda, dan ini tidak terjadi hanya kepada Airlangga Hartarto tetapi para Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya juga dihadapkan dengan persoalan sama terjadi disetiap pemilu menjelang penetapan capres maupun cawapres.
“Kenapa demikian, karena Golkar memang selalu dihadapkan kepada problem belum dapatnya pemenuhan perolehan Pemilu untuk mencapai presidential threshold (PT) 20% menjadi syarat utama dalam Pilpres sesuai UU Pemilu, akhirnya Golkar harus membentuk partai koalisi untuk menenuhi PT Pilpres dan itupun tidak semudah diperkirakan, karena dalam koalisi pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu dari masing-masing partai harus terpenuhi dan itu yang sulit untuk mencapai titik temu atau terpenuhi dan mencapai kesepakatan,” ujar anggota Komisi IV DPR ini.
Belum lupa dari ingatan bersama ketika mantan ketua umum Jusuf Kalla (JK) juga injury time baru mencalonkan presiden berpasangan dengan Wiranto sebagai cawapresnya ketika gagal dalam negoisasi untuk mencalonkan kembali ke masa jabatan kedua kali bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun ketika itu masih diuntungkan karena partai Hanura koalisi dengan Golkar dapat memenuhi 20 persen PT Pilpres di DPR.
Firman menambahkan untuk pemilu berikutnya pengalaman kurang beruntung menimpa Golkar ketika itu mantan ketum Aburizal Bakrie (ARB) yang awalnya di gadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Megawati. Ketika itu ketum ARB juga sudah berjuang maksimal serta menjalankan mandat partai dan sudah bekerja keras, tetapi terpaksa menelan pil pahit karena injury time PDIP juga tidak mau berpasangan atau koalisi dengan Golkar.
“Itulah semua fakta-fakta proses dan perjuangan politik selalu terjadi, dan seharusnya itu disadari oleh mereka yang membuat gerakan Munaslub. Jangan sebaliknya seperti terjadi sekarang ini justru menyalahkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum,” sesal Firman.
Firman menilai, semua fakta dan kenyataan sebuah proses politik tidak mudah seperti ini bukan dihadapi oleh Airlangga Hartarto saja tetapi juga menimpa para Ketum Golkar sebelumnya.
“Kenapa Airlangga Hartarto harus disalahkan padahal beliau juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk menjalankan keputusan Munas hingga Rapimnas bahkan Rakernas secara maksimal mulai dari terbentuknya koalisi KIB dan memprakarsai penolakan sistem pemilu dengan tertutup di Judicial Review (JR) di MK,” terangnya.
Bahkan belum lupa dari ingatan ketika mantan ketum Golkar dijabat Akbar Tandjung, Golkar juga membuat terobosan baru melalui penyelenggaraan konvensi dan akhirnya capres dan cawapresnya juga dikalahkan pasangan SBY dan JK, ketika itu JK mengambil sikap dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari poses konvensi tersebut dan memilih menjadi cawapres berpasangan dengan SBY.
Firman mengakui proses itu dirinya terlibat langsung akhirnya dipecat dari anggota partai Golkar bersama almarhum Fahmi Idris, Burhanudin Napitupulu dan Anton Lesiange dan beberapa kader lain lalu semua keanggotaan dipulihkan kembali setelah Munas Bali saat JK terpilih menjadi ketua umum.
“Jadi semua fakta-fakta tersebut sudah banyak terjadi karena saya juga salah satu kader menjadi saksi sejarah proses politik di partai Golkar. Karena itu, jangan semua disalahkan kepada Airlangga Hartarto semata,” tegas legislator Dapil III Jawa Tengah ini.
Diberitakan sebelumnya, Tiga unsur Ketua Dewan DPP Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono tegas menolak wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Dukungan ini disampaikan ketiga Ketua Dewan dalam silaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Plataran Menteng, Jakarta Pusat (2/8/2023).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus yang mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut mengungkap, silaturahmi berlangsung cair dan penuh kekeluargaan. Sambil makan malam, diselingi canda tawa.
“Para Ketua Dewan: Pak Ical, Pak Agung, dan Pak Akbar Tandjung menegaskan dukungan, agar Airlangga menyelesaikan periodesasi kepemimpinan Ketum Golkar hingga 2024 dan tegas menolak gagasan Munaslub,” beber Lodewijk
