Wakil Ketua DPR RI: Jangan Sampai Ada Potongan Bansos di Tengah Jalan

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan ketat penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

“Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos.

Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran.

Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya,” kata Azis melalui keterangannya, Selasa (5/1/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta, semua pihak harus berkoordinasi secara baik dalam hal penyaluran bansos.

Azis mengingatkan jangan sampai bantuan tersebut mengalami potongan di tengah jalan.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik.

Memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan.

Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial,” ucap Azis.

Lebih lanjut, Azis menyatakan implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data.

Sehingga, dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis, seperti mekanisme distribusi, data Keluarga Penerima Manfaat, peta penyaluran.

Masyarakat dan aparatur kelurahan dan desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia,” pungkas Azis.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan Rp110 triliun lewat sejumlah program bantuan sosial ke masyarakat.

Program ini dilakukan guna menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Khusus bulan Januari, bantuan lewat kartu sembako ditujukan kepada 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp 3,76 triliun.

Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total nilai Rp7,7 triliun.

Sementara, bantuan sosial tunai sebesar Rp 3 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga.